SEJARAH GERAKAN MAHASISWA

take a picture with an expert

SEJARAH GERAKAN MAHASISWA

Sejarah pergerakan Indonesia tak bisa dilepaskan pada masa perkembangan 1912-1926 atau yang menurut Takashi Shiraishi adalah peristiwa ‘Zaman Bergerak’. Peran para intelektual muda yang membawa gagasan baru dalam dunia pergerakan mengalir deras dalam kesadaran politik rakyat. Zaman pergerakan di Indonesia pada masa itu mulai menampilkan kesadaran politik baru dalam bentuk yang modern dan akrab dengan kita saat ini, seperti surat kabar, rapat, pemogokan, serikat, partai dan ideologi. Hal tersebut tidak mungkin dapat ditemui dari masa sebelumnya dimana gerakan lebih bersifat mesianistik atau yang dipimpin para feodal dengan cara tradisional.

Kesadaran politik rakyat terbentuk tidak hanya melalui interaksi sosial, namun melalui aktivitas sosial dan aktivitas politik terorganisasi dengan cita-cita untuk merdeka. Mobilisasi massa secara besar telah menciptakan radikalisasi dalam gerakan. Rakyat mulai aktif melakukan berbagai aksi pemogokan dan tuntutan. Gagasan Marxisme atau sosialisme ilmiah yang dibawa oleh Henk Sneevliet serta Tan Malaka menjadi pijakan penting dalam gerakan. Ketika gerakan kiri diberangus pada penghujung 1926, kekosongan tonggak gerakan diambil alih oleh kelompok intelektual muda nasionalis kiri radikal yang telah terbentuk kesadaran politiknya pada 1920an, seperti Soekarno dengan PNI dan gagasan Marhenismenya.

Datangnya Jepang hingga kemerdekaan pada 1945 tak bisa dipisahkan dari kekuatan gerakan rakyat ini. Mereka melakukan perang gerilya, mogok, vergadering, aksi massa, berorganisasi, rapat akbar dan berpartai untuk menuntaskan proses revolusi nasional yang anti neo-kolonialisme dan anti neo-imperialisme. Para mahasiswa, pemuda bersama rakyat berupaya menghabisi sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme dengan tuntutan nasionalisasi, land reform dan berdikari.

Namun pada 1965-1967, terjadi penghancuran gerakan revolusi nasional yang hampir 60 tahun telah terbangun. Pelakunya adalah rezim Orde Baru (orba). Gerakan mahasiswa pada 1965 yang dipelopori oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang dibentuk atas anjuran Mayor Jendral Syarif Thayib, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada 25 Oktober 1965, adalah gerakan yang berselingkuh dengan Angkatan Darat dalam mendirikan orba. Setelah orba tegap memimpin, para pemimpin KAMI banyak yang masuk dalam pemerintahan sebagai timbal jasa. Tentu ada yang tak terserap dan bergerak di luar.

Gerakan mahasiswa pada tahun 1970an, terjebak pada kerangka gerakan moral. Seperti tokoh dalam gerakan tersebut Arief Budiman, yang menyerukan gerakan Golput atau Golongan Putih terhadap Pemilu yang tak adil. Gerakan mahasiswa pada masa ini hanya bergulat dengan teori, membuat sikap pernyataan dan menegur penguasa tanpa pernah melakukan gerakan mobilisasi massa serta bergabung dengan massa rakyat yang dihisap oleh rezim orba.

Kebijakan ‘massa mengambang’ yang digagas oleh Ali Moertopo telah membuat rakyat buta politik. Keadaan tersebut membuat masyarakat yang marah terhadap penguasa tak dapat menyalurkan amarahnya dalam gerakan politik yang terorganisasi, sehingga yang terjadi adalah kerusuhan. Hingga terjadi peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) yang dilakukan generasi mahasiswa 1973-74. Akibat proses tersebut rezim Soeharto mengambil tindakan normalisasi kehidupan kampus (NKK) dalam kehidupan politik. Karena kampus selama periode tersebut menjadi pusat mobilisasi mahasiswa dan pusat kritik terhadap penguasa.

Gerakan mahasiswa pada era akhir 1980an sampai 1998 mulai belajar dari kekalahan atau kesalahan gerakan sebelumnya paska 1965, yaitu karena terpisah dari kekuatan rakyat dan mereka tak memiliki basis massa yang kuat dan luas (analisa Danial Indrakusuma, aktivis mahasiswa & tokoh pendiri PRD). Belajar dari gerakan mahasiswa di Filipina pada 1980an yang berhasil menggulingkan diktator Marcos dengan strategi ‘Live-in’ (hidup dan berjuang bersama rakyat), maka gerakan mahasiswa pada masa itu melakukan strategi yang sama. PRD yang terbentuk pada 1994 (diinisasi oleh mahasiswa, aktivis, buruh, petani dan lainnya) memainkan peran penting dalam kembali menjalankan politik mobilisasi massa dengan cara Live-in di kawasan perburuhan, kawasan pinggiran kota, dan di tengah konflik agraria. Hingga akhirnya rezim Soeharto menyatakan PRD sebagai partai terlarang dengan menangkap para aktivisnya. Hal tersebut membuat PRD melakukan gerakan bawah tanah dengan membawa bendera berbeda yang mampu mendorong lengsernya Soeharto pada Mei 1998 setelah 32 tahun memimpin.

Seperti yang ditanyakan oleh Pram, gerakan mahasiswa atau pemuda yang berhasil menggulingkan Soeharto tersebut ternyata tidak menghasilkan tokoh politik nasional pada periode era reformasi. Bahkan sampai sekarang, tokoh nasional hanya diisi oleh orang-orang dari enclave orba. Pada 1999 ada Amin Rais, Megawati dan Gus Dur, sedangkan sampai sekarang hanya diisi oleh SBY, Jusuf Kalla, dan Prabowo. Jokowi memang tidak termasuk enclave peninggalan orba, namun ia tak terlahir dari proses gerakan dan tak memiliki gagasan besar tentang ke-Indonesiaan.

PRD sebagai pelopor gerakan melengserkan Soeharto dalam pemilu 1999, juga tidak dapat berbicara banyak. Jargon mereka “Pilih PRD atau Boikot Pemilu bersama Rakyat” menunjukan adanya kebimbangan dan perpecahan di internal partai tersebut dalam terjun dalam ajang kontestasi politik. Perpecahan terjadi karena ada dua arus pemikiran berbeda, apakah mereka akan bergerak di luar sistem dengan politik ekstra-parlementer atau bergerak di dalam. Sebelumnya mereka dikhianati oleh 4 tokoh reformis yaitu Megawati, Abdurahman Wahid, Amin Rais dan Sultan Hamengkubuwono X melalui pertemuan Ciganjur, yang kemudian menghentikan sebagian besar kekuatan mobilisasi massa yang memiliki potensi besar membawa roda pemerintahan kembali menapaki semangat revolusi nasional.

Hingga saat ini, PRD telah mengalami masa degenerasi dan deidiologisasi, karena aktivis-aktivis yang bergerak di dalamnya selama periode 1994-2000an telah banyak yang keluar. Garis politik PRD dari gagasan sosialisme demokrasi kerakyatan, sekarang cenderung mengarah ke Soekarnoisme. PRD pun pada akhirnya kehilangan pengaruhnya pada basis massa rakyat. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh hilangnya musuh bersama yaitu Soeharto pada era orba. Setelah Soeharto sukses dijatuhkan, bayangan akan musuh bersama menjadi samar. Ketiadaan musuh bersama membuat mereka kehilangan dukungan dari rakyat.

Selain itu faktor yang penting sebagaimana kesimpulan dari Pram dalam menjawab pertanyaan di awal adalah bahwa: “Kita secara nasional dilahirkan oleh revolusi nasional dan berhasil menghalau Imperialisme… disusul perjuangan menuntaskan revolusi: sekarang itu sudah padam samasekali. Kesimpulan saya: karena perkembangan orba menyalahi sejarah sebagai titik awal tempat bertolak sehingga kehilangan arah tak tau tujuan, alias ngawur”.

Pembantaian masal pada organ gerakan kiri, penghancuran terhadap gagasan revolusioner dan pemberangusan mobilisasi rakyat untuk menuntaskan revolusi nasional selama masa orba, telah membuat rakyat menjadi buta politik. Kekosongan gagasan revolusioner telah mencuatkan gagasan konservatif. Setelah jatuhnya Soeharto, rakyat yang dibuat menjadi masa mengambang, banyak yang tak mengetahui kemana mereka harus menyandarkan pilihan politiknya. PRD tidak mampu melakukan kampanye masif di berbagai media massa umum, sementara koran yang dibuatnya tidak mampu menyentuh segala lini masyarakat.

Akibatnya rakyat yang tengah berada pada masa krisis menyandarkan pilihan politiknya pada tokoh-tokoh reformis yang mendapat banyak sorotan oleh media massa. Hilangnya budaya berserikat, berpartai, rapat akbar, aksi, mogok dan bersuara telah menjadi salah satu penyebab kegagalan era reformasi ini. Kekosongan politik kiri, membuat para pemuda pengangguran, pemuda di pinggiran kota, pemuda desa yang tereksklusi dari dunia pertanian dan begitu pula para mahasiswa pada akhirnya menjatuhkan pilihan politiknya pada gagasan politik relijius konservatif atau relijius fundamentalis radikal. Para pemuda tersebutlah yang sekarang menjadi basis masa dari organisasi semacam FPI (Front Pembela Islam).

Apa Yang Harus Dilakukan?

Kini kita dihadapkan pada hasil dari proses penghancuran atau kontra-revolusi gerakan politik rakyat oleh rezim orba. Konsep “massa mengambang” yang diterapkan oleh rezim orba telah membuat mahasiswa begitupula rakyat kebanyakan, terjerat dalam kesadaran palsu mereka dan imajinasi ketakutan terhadap perjuangan politik. Artinya gerakan mahasiswa ke depan harus mampu menghubungkan dan membangun kembali atau melampaui perjuangan politik rakyat yang terbentuk pada 1912-1965.

Gerakan mahasiswa juga harus belajar dari perjuangan gerakan mahasiswa pada masa sebelumnya. Mereka harus bersikap tegas dengan berbagai kajian dan tidak hanya riuh dengan selebrasi politik. Tidak hanya bergerak dalam dunia maya seperti dengan gerakan petisi online, akan tetapi bergerak dalam aksi nyata. Mahasiswa di Chile berhasil mendorong kebijakan kuliah gratis yang dibiayai dari pajak korporasi, karena mereka turun ke jalan-jalan untuk aksi massa dengan tuntutan-tuntutan yang menekan penguasa sejak tahun 2006 melalui apa yang dinamai Penguin Revolution.

Artinya, gerakan mahasiswa selain berkutat dengan teori, mereka harus turun ke massa rakyat melalui strategi live-in dengan melakukan aktivitas sosial-politik demi menciptakan kesadaran politik pada massa dan keyakinan atas kekuatannya. Melakukan berbagai kajian dan membentuk media propaganda seperti Koran menjadi penting untuk memperkuat argumen dan memperluas kesadaran massa. Kebijakan pemerintah yang masih terjerat dalam politik neoliberal, membuat terus terjadinya berbagai konflik yang melibatkan rakyat dengan pemerintah atau swasta serta dengan keduanya. Di sana mereka dapat turut membantu perjuangan rakyat dengan membentuk blok historis. Dan hal utama adalah untuk menghidupkan kembali “perjuangan menyelesaikan revolusi nasional Indonesia”.

Kepustakaan: 

Bourchier, David & Vedi R Hadiz. 2005. Indonesian Politics and Society. London & New York: RouledgeCurzon.

Lane, Max. 2014. Unfinished Nation. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe.

Robinson, Richard & Vedi R Hadiz. 2004. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London & New York: RouledgeCurzon.

Shiraishi, Takashi. 2005. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.